Protap OK, Anarkis No Way

“Bapak pendukung Protap ya ?” tanya seorang teman kepada saya pada suatu kesempatan ngobrol di dalam rumah. Ya namanya ngobrol bisa membahas apa saja termasuk isu-isu yang sedang hangat diberitakan di massmedia, salah satunya tentang demo berujung maut di kantor DPRD Sumut di Medan. Berita tentang demo maut di DPRD Sumut itu memang lagi hangat-hangatnya diulas di massmedia baik cetak maupun TV.

Pertanyaan teman ini sepertinya sah-sah saja dialamatkan kepada saya, keturunan batak yang juga dilahirkan dan besar di tano batak (tanah batak). Pastilah si teman tadi sudah berkesimpulan dalam hatinya bahwa saya pasti pendukung Protap dan si teman butuh penegasan. Sama dengan saya yang berkesimpulan bahwa si teman dari nadanya bertanya sama sekali tidak peduli dengan ada atau tidak adanya Protap. Apalagi memang si teman tidak memiliki silsilah keturunan batak.

Isu tentang propinsi tapanuli pertama sekali saya dengar pada saat saya bertugas di kota Pematangsiantar sekitar tahun 2001-2002. Belum ada akronim “Protap” pada saat itu untuk menyebut propinsi tapanuli. Yang saya tahu kemudian ternyata dari para penggagas propinsi tapanuli sendiri tidak satu suara dalam menentukan ibukota propinsi nantinya. Ada yang mengusulkan kota Siborong-borong dan ada yang mengusulkan kota Sibolga. Lahirlah dua kubu dengan argumen versi masing-masing. Dua kubu akhirnya berseberangan dimana kubu Siborong-borong tetap dengan tujuannya membentuk propinsi tapanuli yang kemudian diakronimkan dengan “Protap” dan kubu Sibolga juga mempunyai tujuan membentuk propinsi baru.

Tujuan untuk membentuk Protap ini memang sungguh mulia yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan dan untuk menyejahterakan rakyat tapanuli yang status kesejahteraannya tertinggal dengan rakyat di belahan pantai barat propinsi Sumut. Tak disangkal memang masih ada kantong-kantong wilayah di tapanuli yang masih tertinggal alias masuk daerah peta kemiskinan. Tapi apakah pembentukan Protap berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat tapanuli nantinya ? Kalau ukurannya adalah setingkat dengan kesejahteraan rakyat di belahan pantai barat, berapa lama atau tahun berapa hal itu bisa dicapai ? Nah lho !

Nafsu besar tenaga kurang, jangan-jangan seperti jargon ini nanti dalam implementasinya. Belajar dari pengalaman pemekaran di daerah lain yang sudah lebih dahulu berpisah dari propinsi induk atau kabupaten induk nyata-nyatanya banyak yang gagal dalam mencapai tujuan awal. Semangat yang mengebu-gebu pada saat pengajuan pemekaran dan masa bulan madu pemekaran lambat laun menipis dan kandas ditelan waktu. Belum sanggup manjae (mandiri). Malah masih banyak yang harus disapih oleh induknya. Salahnya dimana ? Konsepnya kah, timingnya kah, SDM nya kah ?

Hormat saya buat bapak-bapak dan ibu-bu pemrakarsa Protap karena sungguh mulialah perjuangan bapak dan ibu, minimal dalam konsep di atas kertas berupa visi dan misi. Dalam implementasinya nanti waktulah yang akan menjadi saksinya. Apakah bapak dan ibu memang pantas diidolakan sebagai pahlawan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat tapanuli atau bapak dan ibu hanya segelintir elit lokal yang sedang memperebutkan “kue” dengan kemasan demi rakyat sejahtera.

Nasi sudah menjadi bubur. Tujuan mulia mestinya diperjuangkan dengan cara santun dan anggun. Demo anarkis dan meninggalnya ketua DPRD pada saat demo tersebut menjadi noda hitam yang mencoreng perjuangan Protap. Sedemikian saktinyakah Protap menjadi kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sampai-sampai dalam perjuangannya harus kasar dan brutal ?

Kembali ke pertanyaan teman saya di awal tadi apakah saya pendukung protap atau tidak, kalau melihat visi dan misinya jelas-jelas saya setuju dengan protap akan tetapi dalam proses perjuangan pembentukan protap harus dengan cara santun, anggun, dan elegan. Dilihat dari karakter orang tapanuli mestinya sanggup untuk melaksanakan itu. Regulasi juga tidak mengharamkan pemekaran.

Protap oke, demo anarkis no way.

So, what next ?

 

@anzoes